Hebat! Indonesia Berhasil Jaring Dana Investasi 200 Triliun Rupiah untuk Infrastrukur

Ribut-ribut soal pelaksanaan Annual Meeting IMF –World Bank 2018 di Bali mewarnai lini masa facebook dan twitter saya beberapa waktu lalu. Saya sebenarnya maklum sih, jelang tahun politik seperti ini semua topik bisa untuk bahan ribut. Beradu argumen sampai saling memaki. Toh begitu, keributan ini tak urung membuat saya juga ikut penasaran juga. Apa sih manfaat Annual Meeting IMF World Bank di Bali ini? Dan apa pentingnya agenda Indonesia Investment Forum 2018 yang diinisiasi pemerintah dalam gelaran ini? 

Sebagian orang mungkin masih sangat trauma bila mendengar IMF. Di masa krisis moneter 1997, Indonesia pun terkena imbas besar . Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US jeblok, dari Rp 2000an menjadi tembus Rp 15.000 per dollar. Krisis ini menggiring Indonesia menuju jurang krisis yang lain, krisis sosial, keamaman hingga politik. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dan digelarnya pemilihan umum ulang di tahun yang sama.

Di masa krisis ekonomi itu pulalah, pemerintah Soeharto terpaksa menandatangani perjanjian utang dengan IMF yang dianggap dan ditengara banyak pihak sebagai salah satu penyebab perekonomian Indonesia terseok-seok hingga saat ini. Bisa jadi, asumsi itulah yang membuat gelaran pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali ini ditafsirkan sebagai cara pemerintah menambah utang negara. Tapi benarkah begitu?


Sejujurnya, sejak era reformasi 1998 pembangunan infrastruktur kita rasanya seperti mandeg di tengah jalan. Tidak ada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berarti. Makanya setelah 20 tahun berlalu jangan heran lah kalau kita jadi tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Itu sebabnya, saat Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk memacu laju pembangunan infrastrukur dalam waktu beberapa tahun ini, saya langsung menyatakan dukungan 1000% !!!

Infrastruktur itu bukan hal sepele. Ini adalah prasyarat atau bisa juga jadi tolok ukur maju tidaknya sebuah peradaban. Dari sisi sosial dan ekonomi, infrastruktur yang layak akan mendorong aksesbilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah dan murah. Kemudahan-kemudahan seperti ini, pada gilirannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja kestabilan keamanan dan politik. Jadi ini seperti efek domino yang panjang.

Sayangnya, pembiayaan infrastruktur yang layak membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan APBN untuk pembiayaan ini, bisa-bisa kita harus menunggu ratusan tahun lagi untuk sekedar menikmati kenyamanan LRT. Dan mungkin, saudara-saudara kita di pelosok sana harus bersabar puluhan tahun untuk sekedar menikmati jalanan beraspal.

Itu makanya, paradigma lama soal sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur harus dirombak, kalau perlu dibuang jauh-jauh. Kini saatnya melibatkan peran BUMN, swasta dan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Gelaran Annual Meeting IMF-World Bank yang dihadiri oleh belasan ribu peserta dari ratusan negara, termasuk para diantaranya para calon investor potensial menjadi kesempatan untuk Indonesia menarik dana sebanyak-banyak untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Itu sebabnya dalam kesempatan itu, dihelat pula Indonesia Investment Forum (IIF) 2018 yang mengangkat tema A New Paradigm in Infrastructure Financing dengan muatan sejumlah agenda.

Salah satu agenda utama IIF 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah penandatangan kesepakatan investasi yang telah masuk ke dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Forum kesepakatan kerjasama ini diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan dikoordinasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, forum ini sangat penting untuk meciptakan sinergi antara para investor dan para pemangku proyek dalam menciptakan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan Indonesia. Sehingga pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, dan BUMN tetapi juga oleh swasta dengan berbagai skema termasuk menarik penanaman modal untuk pembiayaan infrastruktur.

Tidak tanggung-tanggung, dalam penandatanganan perjanjian kerjasama investasi antara pemerintah melalui 14 BUMN dengan berbagai perusahaan internasional untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia itu, total nilainya mencapai USD 13,5 miliar. "Siang ini, kami menyaksikan kerja sama penandatanganan investasi dan pembiayaan antara 14 BUMN dengan investor dan lembaga keuangan untuk 19 transaksi dengan nilai kesepakatan mencapai 13,5 miliar dollar AS atau setara Rp 202 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno melalui sambutannya di hadapan para investor saat Signing Ceremony Indonesia Investment Forum 2018, Kamis (11/10/2018) siang, seperti dikutip melalui kompas.com


Menurut Rini, jenis investasi yang disepakati dalam kerja sama ini terdiri atas strategic partnership, project financing, dan pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Untuk sektor proyek infrastruktur yang termasuk dalam kerja sama investasi ini di antaranya migas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, hingga manufaktur.

Penandatanganan itu juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Mau tahu apa saja kesepakatan kerjasama investasi dan pembiayaan yang ditandatangani? Ini dia daftarnya;

1. Strategic Partnership senilai antara PT GMF AeroAsia Tbk dan Airfrance Industries serta KLM Enginering & Maintenance 
2. Partnership senilai USD500 juta antara GMF AeroAsia dan China Communications Contruction Indonesia 
3. Peluncuran penawaran kerjasama strategis bandara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II (Persero) kepada investor, senilai hingga USD 500 Juta 
4. Strategic Partnership senilai USD100 juta antara PT Pindad (Persero) dan Waterbury Farrel 
5. Strategic partnership senilai USD320 juta antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd 
6. Strategic Partnership senilai USD850 juta antara PT Inalum (Persero), Antam dan AluminiumCorporation of China Limited 
7. Kerjasama senilai USD500 juta antara PT KAI (Persero), PT INKA (Persero) dan Progress Rail (Caterpillar Group) 
8. Kerjasama senilai USD185 juta antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Doosan Infracore serta Equitek 
9. KIK-Dinfra senilai USD112 juta oleh PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta pernyataan efektif OJK  RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai USD224 juta 
10. RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai USD224 juta
11. Kerjasama investasi senilai USD6.5 miliar antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation 
12. Kerjasama investasi senlai EUR150 juta antara PLN dan KfW 
13. Kredit investasi Senilai USD523 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero)untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru - Dumai 
14. Asset monetization senilai USD336 juta oleh Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, SMI 
15. Kredit Sindikasi USD684 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan SMI 
16. Investasi senilai USD310 juta antara Menjangan Group, ITDC dan Amorsk Group 
17. Investasi senilai USD198 juta antara PT Wijaya Karya (Persero), ITDC dan Menjangan Group 
18. Kerja sama pembiayaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika antara ITDC dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai USD 248 Juta 
19. Kerjasama Hedging nilai tukar berbasis Syariah senilai USD 128 juta antara PT SMI dan Maybank 

Kesuksesan Bank Mandiri mengkoordinasi investasi langsung senilai Rp 202 triliun ini jadi pembuktian lain yang menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung percepatan proyek pembangunan infrastruktur.

“Bank Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol, dan pembangunan bandara maupun pelabuhan laut. Untuk itu, kami memiliki produk-produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan, termasuk pada tahap pembebasan lahan, pembangunan konstruksi maupun tahap pengoperasian,” jelas , Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Royke Tumilaar.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Mandiri bersama perusahaan anak Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada Kamis, 11 Oktober 2018 dan akan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun.

Kabar ini benar-benar membuat kita makin optimis kan? Dan nilai sebesar itu bukan utang lho. Itu adalah modal yang ditanamkan oleh investor untuk pembangunan infrastruktur Indonesia, yang mudah-mudah bisa kita segera kita nikmati juga. Indonesia Invesment Forum 2018 bukan ajang untuk mencari utang tetapi pijakan untuk bangsa ini jadi mandiri. Bisa membangun, tanpa utang dan tanpa membebani APBN.

Semoga jadi tambah tahu ya…


All credit photo : jadimandiri.org