Jakarta (ANTARA News) - Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030, kata Plh Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Ida Bagus Permana.
Saya coba mencermati, mencari beberapa rujukan dan begini kira-kira penjelasan sederhananya. Bonus demografi, seperti yang disebutkan diatas merupakan kondisi dimana jumlah orang-orang yang produktif jauh lebih banyak daripada angka penduduk yang tidak produktif. Diasumsikan, jumlah orang yang bekerja dan memiliki penghasilan lebih banyak daripada jumlah orang yang tidak bekerja dan bergantung hidup pada orang lain. Itu artinya nilai ketergantungan akan semakin kecil. Lebih dari dua orang bekerja hanya akan menanggung satu orang yang tidak bekerja. Angka ketergantungannya semakin kecil.
Dengan asumsi itu, setiap satu orang produktif hanya akan menanggung setengah, atau kurang kebutuhan hidup dari satu orang yang tidak bekerja. Dan itu berarti akan ada kesejahteraan yang meningkat. Ada dana lebih yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Dan efek dominonya tentu saja bakal ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia
Sesederhana itu? Kelihatannya sih iya. Apalagi istilah “bonus” terlihat sangat optimis bukan? Tapi, bonus ini juga bisa jadi petaka kalau prasyarat bonus itu tidak terpenuhi. Yaitu, manusia berkualitas, ketersediaan lapangan kerja dan juga sumber pangan yang cukup. Tanpa itu, rasanya percuma berharap banyak terhadap bonus demografi.
Oke, bayangkan saja andai sepertiga saja dari jumlah penduduk usia produktif itu ternyata berakhir menjadi pengangguran. Jobless, menikah dini dengan anak lebih dari empat misalnya. Woooww, bukankah akan makin banyak beban yang harus ditanggung? Alih-alih mendapat bonus, bisa-bisa malah jadi beban negara.
Jadi, sebelum bonus demografi ini mencapai puncaknya dalam satu atau dua dekade mendatang kita masih bisa melakukan sejumlah persiapan. Semacam langkah preventif supaya bonus demografi yang diharapkan dapat membawa dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi benar-benar terwujud. Langkah-langkah ini memang sedang dilakukan pemerintah. Diantaranya perbaikan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur , perbaikan system perizinan yang diharap dapat berdampak pada minat investasi. Semuanya bermuara pada upaya menyediakan lapangan pekerjaan kepada angkatan kerja di masa depan.
Walaupun saya sepenuhnya percaya dengan langkah konkrit yang telah dilakukan Presiden Jokowi dan para menteri-nya itu, rasanya kok masih ada sedikit terselip rasa pesimis di hati. Baiklah, upaya perbaikan di bidang pendidikan memang sudah dimulai. Tapi dengan karut marutnya dunia pendidikan di Indonesia saat ini rasanya kok masih jauh panggang dari api.
Well, saya tidak hanya bicara tentang pendidikan yang tidak merata, tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan, kualitas guru yang masih jauh dari standar, ketersediaan buku dan alat peraga yang terbatas. Ditambah lagi metode mendidik yang ketinggalan jaman. Kalau negara lain sudah sibuk mendorong muridnya untuk menemukan teori-teori baru, murid-murid di Indonesia masih juga sibuk meminta murid menghapal ini itu. Alih-alih melatih nalar dan daya kritis, murid-murid di Indonesia malah dilarang berbeda pendapat, apalagi sampai beradu argumen dengan gurunya. Luar biasa ketertinggalan ini.
Agak sedikit muluk untuk berharap tercapainya sumber daya manusia berkualitas di tahun 2020 nanti. Kalau sudah begitu, bukankah ketersediaan lapangan pekerjaan yang banyak pun nantinya akan menjadi sia-sia kalau kualifikasi angkatan kerjanya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Meski begitu, menurut saya. Masih ada satu solusi lain yang bisa dilakukan, yaitu mencetak pengusaha lokal sebanyak-banyaknya.
Menurut data statistik, sebagaimana dirilis oleh katadata.co.id, jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 1,65 % dari jumlah penduduk. Rasio ini masih jauh tertinggal dibanding dengan jumlah pengusaha yang ada di negeri jiran seperti Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki pengusaha lebih dari 10 % dari jumlah populasi. Idealnya jumlah pengusaha adalah 2 % dari total populasi, tetapi untuk mencapai target pendapatan perkapita yang baik diperlukan 6,13 juta pengusaha atau sekitar 2,5 % dari populasi. Saat ini jumlah wirausaha yang mapan sekitar 4 juta.
Negara ini, sudah terlalu lama bergantung pada perusahaan-perusahaan asing untuk memenuhi hasrat konsumtifnya. Bagi negara lain, Indonesia jelas pasar yang menjanjikan dengan jumlah penduduk mencapai 258 juta jiwa (data BPS 2016). Pun, juga sebagai sumber pekerja kasar yang murah. Ya, suka atau tidak suka kita harus mengakui diri sebagai negara pengekspor buruh.
Bahkan di dalam negeri pun, dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, warga kita juga akan kembali menjadi “buruh”. Segelintir saja yang bisa naik menjadi pucuk pimpinan atau penentu kebijakan. Data statistik Indonesia, hingga November 2016, Indonesia telah mengimpor 2.568 direksi dan 408 komisaris dari luar negeri.
Banyaknya perusahaan asing di Indonesia dan perusahaan lokal maupun campuran yang menggunakan direksi dan komisaris dari luar negeri membuat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di dua level jabatan tersebut meningkat menjadi 13.080 pekerja dari posisi Desember 2015, yaitu 10.104 pekerja.
Dari daftar izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTKA) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pekerja asing di Indonesia dengan level jabatan direksi mencapai 11.468 orang, meningkat 2.568 (28,9 %) dari posisi akhir 2015, yaitu 8.900 pekerja. Sementara TKA dengan level jabatan komisaris pada November 2016 bertambah 408 orang (33,9 %) menjadi 1.612 pekerja dari posisi akhir 2015, yakni 1.204 pekerja. Jumlah TKA di Indonesia Hingga November 2016 mencapai 74.183 ribu pekerja meningkat 7,5 % dari posisi Desember 2015 sebanyak 69.025 pekerja. TKA dengan level jabatan sebagai profesional mendominasi pekerja asing di Indonesia, yakni mencapai 31 %. Sementara pekerja asing yang bekerja sebagai konsultan mengalami penurunan terbesar 13,6 persen menjadi 10.727 pekerja dari posisi akhir 2015.
Maka dari itu, bonus demografi ini harus kita manfaatkan betul sebagai peluang untuk bisa berdikari. Ketimbang mencari lapangan kerja, akan lebih baik kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bukan? Ayo jadi pengusaha!
Saya bisa membayangkan andai 50% dari seluruh angkatan kerja yang ada menjadi pengusaha, memberi lapangan kerja pada 50 % angkatan kerja lainnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti bakal berlipat-lipat dari target. Kita masih punya peluang. Mengacu pada hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak Mei 2016. Tercatat peningkatan jumlah usaha/perusahan sebesar 17,51 %, menjadi 26,71 % usaha/perusahaan di Indonesia dibandingkan 10 tahun sebelumnya.
Sementara sebarannya masih terpusat di Pulau Jawa yaitu 16,2 juta usaha/perusahaan. Atau setara dengan 60,74 % jumlah usaha/perusahaan di Indonesia. Sebaran usaha/perusahaan antar pulau secara umum menunjukkan 79,35 % terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua), dengan jumlah usaha/perusahaan terbanyak di Pulau Sulawesi (8,09 %).
Dan masih dari hasil sensus yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut terdapat lebih dari 70,3 juta tenaga kerja yang tersebar pada 26,71 juta usaha/perusahaan baik skala mikro kecil dan juga menengah besar. Distribusi tenaga kerja, didominasi oleh usaha/perusahaan perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 % dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berturut-turut dikuti oleh tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan sebesar 15,99 juta orang atau 22,75 % dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,41 juta orang atau sebesar 11,97 %.
Pertanyaan berikutnya, bidang usaha apa saja yang memiliki potensi di masa mendatang?
Sejumlah pakar menilai peluang usaha dibidang agroindustri masih sangat besar. Masuk akal, karena bidang ini menyangkut kebutuhan pokok manusia yang jumlahnya terus menerus berbanding terbalik dengan jumlah penduduk dunia. Didukung dengan iklim dan letak geografis Indonesia yang sangat bersahabat untuk pertanian dan peternakan, serta jumlah demand yang terus meningkat setiap tahun, usaha dibidang agroindustri dipastikan akan bersinar.
Bidang usaha lainnya yang disebut-sebut cukup menjanjikan adalah bidang pengolahan makanan. Bagusnya, usaha ini tidak harus dilakukan dengan modal besar. Bisa juga dilakukan oleh industri rumahan, koperasi dan usaha berskala kecil lain. Bidang lainnya adalah industri kreatif. Usaha kreatif seperti fashion, craft dan produk dekorasi rumah diprediksi masih akan sangat diminati dan berpeluang untuk terus berkembang di masa mendatang. Khususnya untuk pasar ekspor.
Bonus demografi, sesungguhnya tidak hanya penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata. Lebih jauh lagi, bonus demografi ini sepatutnya kita ambil sebagai kesempatan yang baik untuk mulai berbisnis. Bonus demografi, artinya ada jutaan orang berpenghasilan yang membutuhkan makanan setiap hari, membutuhkan pakaian bagus dan pasti tidak sayang membelanjakan uangnya untuk membeli produk Anda, selama kualitasnya baik.
Sumber daya alam Indonesia, dan juga peluang pasar yang besar ini, rasanya terlalu sayang kalau kita sia-siakan dan serahkan begitu saja kepada “orang asing”. Tentu, pemerintah nanti akan memiliki pekerjaan rumah tambahan untuk memfasilitasi berkembangnya pengusaha baru ini. Selain bantuan dan kemudahan akses permodalan, pemerintah juga harus gencar melakukan berbagai pelatihan bisnis di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa,hingga ibu rumah tangga.
.jpg)
Tidak ada komentar